Industri petrokimia nasional mulai mendorong diversifikasi bahan baku atau feedstock untuk mengurangi ketergantungan impor di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah alternatif yang dikembangkan meliputi LPG, batu bara, hingga limbah kelapa sawit. Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Sri Bimo Pratomo, mengatakan ketergantungan terhadap impor nafta dan LPG membuat industri petrokimia rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, kenaikan biaya logistik, serta gangguan rantai pasok akibat situasi geopolitik. Pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk 0 persen untuk impor LPG sebagai bahan baku industri yang berlaku hingga Januari 2027 dan tengah mengkaji kelanjutannya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, menjelaskan perkembangan teknologi memungkinkan pabrik mencampurkan nafta, LPG, dan kondensat untuk menghasilkan produk seperti ethylene dan propylene. Fleksibilitas tersebut membantu perusahaan menyesuaikan komposisi bahan baku berdasarkan harga pasar agar biaya produksi lebih efisien. Selain LPG, batu bara juga berpotensi dimanfaatkan melalui teknologi Coal-to-Chemical untuk menghasilkan metanol sebagai bahan baku petrokimia. Limbah industri kelapa sawit, khususnya tandan kosong, turut menjadi alternatif yang dapat diolah menjadi metanol. Namun, pengembangan bahan baku alternatif masih membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah, kepastian investasi, serta efisiensi biaya logistik.
Di sisi lain, Kemenperin mencatat sejumlah rencana investasi untuk memperkuat industri kimia nasional. PT Pupuk Kalimantan Timur merencanakan pembangunan pabrik soda ash berkapasitas 300.000 ton per tahun dan ammonium chloride 300.000 ton per tahun, dengan target komersialisasi pada 2028. Perusahaan tersebut juga merencanakan pabrik metanol berkapasitas 730.000 ton per tahun. Investasi lainnya mencakup pengembangan kawasan industri petrokimia Teluk Bintuni dengan kapasitas metanol 900.000 ton per tahun serta proyek amonia-urea di Fak-Fak. Sementara itu, kapasitas produksi nasional Super Absorbent Polymer (SAP) yang saat ini sekitar 90.000 ton per tahun ditargetkan meningkat menjadi 140.000 ton per tahun pada 2027. Dikutip dari Suara.com
