Makassar – Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD agar lebih berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan Ramadhan Leadership Camp di Makassar, ia menekankan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global dan risiko perubahan iklim, APBD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif belaka. Anggaran daerah harus diposisikan sebagai instrumen pembangunan yang presisi dan adaptif, di mana setiap rupiah yang dialokasikan wajib memberikan nilai tambah nyata bagi pembangunan di daerah masing-masing.
Lebih lanjut, Adriyanto menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan anggaran. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah sangat krusial agar fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemenkeu mengingatkan agar deviasi antara perencanaan dan realisasi anggaran diperkecil, sebab ketimpangan yang terlalu lebar dapat menurunkan daya ungkit APBD terhadap perekonomian lokal dan menghambat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
Dalam konteks kemandirian fiskal, pemerintah daerah khususnya di wilayah Sulawesi Selatan didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pusat. Adriyanto menyarankan agar komposisi belanja daerah lebih diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur daripada sekadar belanja birokrasi. Selain itu, percepatan realisasi belanja modal di awal tahun menjadi catatan penting agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir tahun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Dikutip dari Antaranews.com
