JAKARTA — Komisi XIII DPR menggelar rapat kerja bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (28/9/2026) guna menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah berstandar apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi serta Kalapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Putranto untuk memberikan klarifikasi dan perkembangan evaluasi internal. Meskipun Ombudsman RI belum dapat hadir karena kendala administrasi antar-komisi, DPR menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas dugaan perlakuan khusus di dalam lembaga pemasyarakatan.
Isu fasilitas mewah ini mencuat setelah Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (23/9/2026). Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin, mengungkapkan bahwa timnya menemukan deretan kamar berfasilitas lengkap layaknya apartemen di area belakang lapas yang terpisah dari blok hunian warga binaan reguler. Penemuan ini menjadi perhatian serius lantaran sidak tersebut merupakan kali kedua yang dilakukan Ombudsman sepanjang tahun 2026 guna memastikan tata kelola dan pengawasan di lingkungan lapas berjalan sesuai regulasi tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan sidak Ombudsman tersebut sempat diwarnai ketegangan dan aksi saling dorong dengan petugas keamanan lapas yang sempat menghalangi akses masuk tim pemeriksa meski telah membawa surat tugas resmi. Menanggapi situasi tersebut, Ditjen PAS bersama Komisi XIII DPR berkomitmen memperketat pengawasan, menindak tegas pelanggaran prosedur, serta melakukan reformasi tata kelola pemasyarakatan secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk mengembalikan fungsi utama lapas sebagai tempat pembinaan yang adil, akuntabel, dan bebas dari praktik keistimewaan bagi narapidana tertentu. Dikutip dari rri.co.id
