BOGOR – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum (ketum) partai politik di Bogor, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut membahas pengisian jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.
Rencana pertemuan itu dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman. Ia mengatakan, Prabowo telah menyampaikan agenda tersebut saat keduanya bertemu di lokasi yang sama sehari sebelumnya.
“Kemarin kami ketemu Pak Prabowo di sana, dan beliau juga menyampaikan hari ini, maksudnya kemarin atau besok, saya ketemu ketua-ketua umum partai politik terkait dengan masalah ini ya, apa namanya? Pengisian jabatan wapres yang kosong ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Habiburokhman mengaku belum mengetahui nama-nama kandidat yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, komunikasi lintas fraksi di MPR disebut mengarah pada kesepakatan agar proses pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran berlangsung kondusif dan cepat.
Menurutnya, jabatan Wakil Presiden tidak boleh terlalu lama kosong karena memiliki peran penting dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan.
Meski konstitusi memberikan tenggat waktu hingga 60 hari untuk proses pengisian jabatan tersebut, Habiburokhman berharap pemilihan dapat segera dilakukan.
“Walaupun waktunya tenggat waktunya 60 hari tapi sebetulnya nggak boleh terlalu lama, karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita kan eh fakta konstitusionalnya ya, jabatan wakil presiden bukan sekadar ban serep,” ucapnya.
Terkait jadwal pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru, Habiburokhman belum dapat memastikannya. Pelaksanaan akan disesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo, termasuk rencana kunjungan ke forum APEC dan China.
Sementara itu, MPR telah menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi DPR dan kelompok DPD untuk membahas tahapan pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran.
Dalam rapat tersebut, dibahas empat agenda utama, yakni penentuan jadwal sidang paripurna pemilihan Wapres, pengiriman surat kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon, pembentukan tim verifikasi persyaratan kandidat, serta pembentukan tim ad hoc untuk menyiapkan ketetapan MPR terkait pengangkatan Wakil Presiden terpilih.
Presiden memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat dari MPR. Selanjutnya, MPR akan memeriksa persyaratan para kandidat sebelum proses pemilihan dilanjutkan melalui sidang paripurna. Dikutip dari Suara.com
