Depok – Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) menekankan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus mampu melindungi perempuan dari kekerasan politik sekaligus mendorong partisipasi politik yang setara gender.
Direktur Puskapol UI, Hurriyah, mengatakan melalui policy brief hasil risetnya, pihaknya merekomendasikan dua langkah strategis. Pertama, memperkuat afirmasi gender. Hal ini mencakup penguatan kebijakan afirmasi di kepengurusan partai, dengan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta di lembaga penyelenggara pemilu. Penerapan sistem zipper murni dan distribusi calon perempuan minimal 30 persen di setiap daerah pemilihan juga diperlukan. Partai yang patuh mendapat insentif, sedangkan yang melanggar dikenai sanksi. Selain itu, calon legislatif perempuan wajib memiliki minimal tiga tahun keanggotaan partai dan pendidikan kader.
Kedua, mengintegrasikan perlindungan terhadap kekerasan politik berbasis gender. Ini termasuk mendefinisikan kekerasan politik berbasis gender dalam UU dan menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat, rahasia, dan sensitif bagi korban. Perlindungan hukum dan psikologis juga harus diberikan kepada korban, saksi, dan pelapor. KPU dan Bawaslu wajib mengedukasi partai, calon, dan pemilih bahwa kekerasan politik berbasis gender adalah pelanggaran serius terhadap demokrasi.
Hurriyah menekankan pentingnya komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, partai politik, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk mengawal revisi UU Pemilu. Tujuannya adalah menciptakan ruang politik yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.
“Demokrasi yang inklusif bukan hanya hak perempuan, tetapi juga prasyarat bagi keadilan dan kualitas demokrasi Indonesia. Tanpa langkah konkret ini, demokrasi kita berisiko terus mereproduksi ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan,” ujar Hurriyah. Dikutip dari Antaranews.com
