JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi pemerintah untuk terus mengakselerasi transformasi pelayanan publik berbasis digital guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, pasti, dan mudah diakses masyarakat. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurrachman, menegaskan bahwa arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna menuntut perubahan cara kerja baru bagi seluruh instansi di tingkat pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi pelayanan tidak sekadar membangun aplikasi baru, melainkan mewujudkan integrasi sistem antar-lembaga guna memangkas kerumitan birokrasi dan memastikan setiap penanganan aduan warga menjadi hasil kerja (outcome) organisasi yang terukur serta solutif.
Sebagai komitmen nyata dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat, sejumlah instansi pusat resmi memperpanjang kerja sama pengelolaan sistem aduan nasional SP4N-Lapor!. Sinergi lintas sektoral ini melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman Republik Indonesia, serta KSP. Melalui konsolidasi platform tunggal ini, pemerintah berupaya memperkuat transparansi sekaligus menjamin keamanan data masyarakat dalam menyampaikan aspirasi maupun laporan kendala pelayanan di lapangan.
Melalui penguatan platform SP4N-Lapor! secara nasional, pemerintah memberikan kepastian penanganan laporan masyarakat dengan target penyelesaian paling lambat dalam waktu tiga hari kerja. Selain itu, jaminan kerahasiaan identitas pelapor dipastikan tetap terjaga untuk mendorong partisipasi aktif publik dalam mengawal kualitas kinerja birokrasi. Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pelayanan publik yang responsif, berintegritas, serta mampu menyelesaikan berbagai permasalahan warga secara cepat dan tepat di seluruh wilayah Indonesia. Dikutip dari rri.co.id
