NABIRE – Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi melibatkan masyarakat adat, tokoh pemuda, hingga organisasi perempuan dalam penyusunan program Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Nabire, Selasa (28/4), Pemprov berkomitmen menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Kepala Bapperida Papua Tengah, Eliezer Yogi, menegaskan bahwa forum ini bertujuan menyelaraskan prioritas pembangunan provinsi dengan potensi lokal guna meningkatkan daya saing daerah.
Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, setiap dari delapan kabupaten di Papua Tengah diminta mengusulkan 10 program prioritas yang berfokus pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Penggunaan dana Otsus 2027 nantinya akan diarahkan secara spesifik untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP). Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa anggaran negara tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat di tingkat distrik hingga kampung.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar tidak terjadi tumpang tindih program. Ia menegaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan hasil nyata dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, bukan sekadar dokumen perencanaan di atas kertas. Dengan keterlibatan sekitar 600 peserta dari berbagai elemen masyarakat, Pemprov Papua Tengah optimistis program Otsus 2027 akan lebih tepat sasaran, akuntabel, dan mampu mendorong kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Dikutip dari Antaranews.com
