Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beras yang seharusnya dijual dengan harga Rp12.500 per kilogram diduga dikemas ulang dan dipasarkan sebagai beras premium dengan harga Rp17.000 per kilogram. Saat meninjau Toko/Rumah Beras Kayumanis di Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/10/2026), Amran menyebut temuan awal mencapai 600 ton beras. Ia menduga jumlah beras yang terlibat dapat mencapai ribuan ton, tetapi angka tersebut masih menunggu kepastian hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
Menurut Amran, beras SPHP merupakan program pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dugaan pengoplosan beras SPHP dinilai berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat subsidi. Karena itu, ia meminta kepolisian menelusuri asal beras, jalur distribusi, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Informasi awal yang mengarah pada gudang Bulog di Kelapa Gading juga perlu didalami lebih lanjut untuk memastikan fakta dan pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
Amran menegaskan bahwa pihak yang terbukti terlibat harus menerima sanksi tegas sesuai ketentuan hukum, termasuk pegawai Kementerian Pertanian apabila terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga mengapresiasi kepolisian, khususnya Polres Jakarta Timur dan jajarannya, atas pengungkapan dugaan kasus tersebut. Pemerintah akan mendalami potensi kerugian negara setelah data dan fakta perkara diperjelas. Pengusutan hingga tuntas diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan beras bersubsidi serta memastikan program SPHP berjalan sesuai tujuan, yakni membantu masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Dikutip dari rri.co.id
