KOTA BOGOR – DPRD Kota Bogor melalui Panitia Khusus (Pansus) mulai menguji efektivitas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat kerja bersama Sekretaris Daerah, Kamis (9/4). Meski indikator makro menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,45 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 79,75, DPRD menekankan bahwa keberhasilan statistik tersebut harus selaras dengan realita di lapangan. Anggota Pansus LKPJ, Karnain Asyhar, menegaskan bahwa pencapaian angka-angka tersebut perlu dibuktikan dampaknya secara langsung, terutama bagi kelompok masyarakat rentan di Kota Bogor.
Selain capaian makro, Pansus menyoroti kualitas belanja daerah yang realisasinya melampaui 95 persen pada tahun 2025. Tingginya angka penyerapan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah ini memicu pertanyaan kritis mengenai ketepatan sasaran program. Karnain mengingatkan bahwa besarnya anggaran seharusnya berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Menurutnya, jika persoalan klasik seperti kemacetan dan ketimpangan layanan kesehatan masih ditemukan, maka efektivitas program prioritas Pemerintah Kota Bogor perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Sebagai langkah lanjut, DPRD Kota Bogor berkomitmen agar pembahasan LKPJ ini tidak hanya menjadi rutinitas administratif tahunan, tetapi menjadi instrumen evaluasi yang tajam. Rekomendasi resmi akan disusun untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan kepuasan publik. Karnain menekankan bahwa banyaknya penghargaan yang diraih pemerintah daerah tidak boleh menjadi tolok ukur tunggal, melainkan harus dibarengi dengan bukti nyata perbaikan kualitas hidup masyarakat Bogor secara merata. Dikutip dari Antaranews.com
