Kalimantan Tengah – Tim Pembina Samsat Kabupaten Kotawaringin Timur menghadiri Rapat Koordinasi Permintaan Penjelasan terkait cost sharing optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta opsen PKB dan BBNKB dalam APBD Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotawaringin Timur pada Senin (20/4), sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, antara lain Inspektur Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, para camat se-Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi terkait skema pembagian pendapatan (cost sharing) sekaligus memastikan implementasi kebijakan opsen pajak berjalan optimal dan akuntabel.
Kepala Kantor Wilayah Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat antara seluruh unsur Tim Pembina Samsat dan pemerintah daerah merupakan kunci dalam mengoptimalkan penerimaan PKB dan BBNKB. “Sinergi ini sangat penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya tepat secara regulasi, tetapi juga efektif dalam implementasi di lapangan, sehingga mampu mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Alfin menegaskan bahwa penguatan koordinasi seperti ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan penerimaan daerah. “Dengan adanya kesamaan pemahaman dan komitmen bersama, kami optimistis optimalisasi PKB, BBNKB, serta opsen dapat berjalan lebih maksimal. Hal ini pada akhirnya akan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus memperkuat peran Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat,” tutupnya.
