Jakarta – Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja perdana bersama Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2026). Fokus utama pertemuan ini adalah membahas optimalisasi pelaksanaan P5HAM (Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM) di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa parlemen berkomitmen memberikan dukungan penuh melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi memperkuat fondasi hak asasi manusia di Indonesia.
Dalam pemaparannya, Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan bahwa kementeriannya mendapatkan pagu anggaran awal sebesar Rp718 miliar untuk tahun anggaran 2026. Namun, akibat adanya pemblokiran tertentu, pagu efektif yang tersedia kini menjadi Rp578 miliar dengan realisasi anggaran hingga April 2026 mencapai Rp125 miliar atau sekitar 21,7 persen. Pigai menyoroti pentingnya alokasi dana yang memadai untuk program sosialisasi, mengingat tantangan besar dalam memasyarakatkan nilai-nilai HAM ke seluruh pelosok negeri agar kesadaran masyarakat terhadap hak-hak mereka terus meningkat.
Lebih lanjut, Natalius Pigai mengapresiasi sinergi antara Kementerian HAM dan DPR yang telah berhasil mengubah paradigma hukum di masyarakat. Saat ini, masyarakat luas mulai beralih dari sekadar kesadaran hukum menjadi kesadaran HAM, di mana publik lebih berani menyuarakan pelanggaran hak asasi yang mereka alami. Pigai berharap kegiatan sosialisasi tidak dibatasi oleh kendala anggaran atau dianggap sebagai kegiatan seremonial belaka, karena edukasi berkelanjutan merupakan kunci utama dalam mewujudkan sistem perlindungan HAM yang menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia. Dikutip dari Antaranews.com
