Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP harus dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat dan tidak menjadi program eksklusif bagi kelompok menengah ke atas. Sarmuji menyoroti bahwa struktur persyaratan saat ini, seperti standar nilai bahasa asing yang sangat tinggi, secara faktual lebih mudah dipenuhi oleh mereka yang memiliki latar belakang ekonomi kuat sejak kecil. Menurutnya, tanpa adanya kebijakan afirmasi yang jelas, dana abadi pendidikan yang bersumber dari pajak rakyat berisiko hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya yang mampu membiayai sekolah dan kursus terbaik.
Pernyataan ini muncul sebagai respons atas kritik publik terhadap penggunaan beasiswa negara oleh individu yang dianggap kurang memberikan kontribusi balik bagi tanah air. Sarmuji berpendapat bahwa standar akademik memang harus tetap dijaga tinggi, namun hambatan teknis seperti kemampuan bahasa seharusnya bisa ditingkatkan melalui bantuan negara jika calon penerima memiliki potensi akademik yang mumpuni. Ia memberikan contoh konkret mengenai keterbatasan akses bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau alumni pondok pesantren yang harus membagi fokus belajar mereka, sehingga sulit bersaing jika tidak diberikan ruang afirmasi oleh pemerintah.
Lebih lanjut, legislator asal Jawa Timur ini menekankan pentingnya desain kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial untuk memutus rantai ketimpangan pendidikan. Bagi masyarakat kecil, beasiswa LPDP seringkali menjadi satu-satunya tangga untuk mengubah nasib dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh agar dana abadi pendidikan benar-benar melahirkan sumber daya manusia unggul dari berbagai latar belakang, sekaligus memastikan negara hadir untuk memfasilitasi mereka yang secara struktural kurang beruntung namun memiliki keinginan besar untuk belajar. Dikutip dari Antaranews.com
