Jakarta – Indonesia membidik peluang perdagangan karbon internasional melalui mekanisme Article 6 Paris Agreement untuk mengoptimalkan potensi karbon dari sektor kehutanan dan solusi berbasis alam (nature-based solutions/NbS). Sejumlah pasar potensial yang menjadi sasaran Indonesia meliputi Singapura, Jepang, serta skema penerbangan internasional ICAO-CORSIA. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menyebut peluang tersebut semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan kredit karbon berkualitas tinggi dengan integritas yang terjamin. Berdasarkan data BloombergNEF 2025, potensi karbon hutan Indonesia mencapai 13,4 gigaton CO2.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Ilham, menjelaskan bahwa kebutuhan kredit karbon berbasis solusi alam melalui mekanisme Article 6.2 cukup besar, terutama untuk pasar Singapura, Jepang melalui Joint Crediting Mechanism (JCM), dan ICAO-CORSIA. Singapura mengizinkan penggunaan kredit karbon internasional untuk mengimbangi maksimal 5 persen emisi kena pajak perusahaan. Sementara itu, Jepang melalui JCM menargetkan mitigasi internasional kumulatif sekitar 100 juta ton CO2 hingga 2030 dari seluruh negara mitra. Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama dengan Jepang dengan memasukkan sektor gambut dan mangrove sebagai keunggulan dalam pengembangan kredit karbon. Selain itu, skema ICAO-CORSIA diperkirakan membutuhkan 200–250 juta unit karbon yang memenuhi persyaratan hingga Januari 2028.
Untuk mendukung perdagangan karbon internasional, pemerintah telah menyiapkan kerangka regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi tersebut mencakup otorisasi transfer hasil mitigasi ke luar negeri atau Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs), serta pengaturan teknis perdagangan karbon sektor kehutanan untuk mencegah penghitungan ganda (double counting). Sejumlah pihak juga menekankan pentingnya penggunaan metodologi karbon yang telah diakui secara internasional, kepastian permintaan jangka panjang, serta keseimbangan antara transfer kredit karbon ke luar negeri dan pencapaian target iklim nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC). Dengan dukungan regulasi dan tata kelola yang transparan, Indonesia diharapkan mampu memperluas akses pasar karbon global sekaligus mengoptimalkan potensi sektor kehutanan. Dikutip dari Antaranews.com
