KEBUMEN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tercatat Rp330.701.988.022 per 31 Juli 2026, atau 56,67% dari target Rp583.543.180.000 dalam APBD 2026. Capaian ini diumumkan dalam puncak acara Gebyar Pajak Daerah 2026 sekaligus Monitoring dan Evaluasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Pendopo Kabumian, Senin (10/8/2026), yang dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, dan perwakilan wajib pajak.
Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah desa yang tertib memenuhi kewajiban perpajakan, yang menurutnya menjadi instrumen gotong royong membangun daerah.
“Kalau mendengar kata pajak, sering kali yang terbayang adalah kewajiban. Padahal sesungguhnya pajak adalah bentuk gotong royong kita membangun Kebumen. Jalan yang lebih baik, jembatan yang lebih kokoh, pelayanan kesehatan, pendidikan, irigasi, hingga penerangan jalan, semuanya membutuhkan dukungan dari pajak yang kita bayarkan bersama,” ujarnya.
*Pajak Daerah Jadi Motor Utama PAD*
Dari total pendapatan daerah 2026 sebesar Rp2.917.511.908.000, sektor pajak daerah ditargetkan menyumbang sekitar 40 persen atau Rp238.536.294.000 terhadap PAD. Hingga akhir Juli, realisasi pajak daerah sudah mencapai Rp142.282.150.523 (59,65%) — kontributor terbesar dalam pencapaian PAD secara keseluruhan.
Dua sektor menopang capaian ini: PBB-P2 dengan realisasi Rp42.293.368.005 dari target Rp57.500.000.000 (73,55%), dan PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp29.904.298.670 dari target Rp45.250.000.000 (66,09%).
Tren lima tahun terakhir menunjukkan lonjakan signifikan penerimaan pajak daerah:
– 2021: Rp121,7 miliar
– 2022: Rp129,8 miliar
– 2023: Rp137,2 miliar
– 2024: Rp139,4 miliar
– 2025: Rp222,7 miliar
Khusus PBB-P2, tercatat 879.555 objek pajak dengan perolehan Rp41,1 miliar. Kecamatan Padureso menjadi satu-satunya wilayah yang melunasi 100%, sementara dari 460 desa di Kebumen, 107 desa sudah lunas dan 353 desa masih dalam tahap percepatan.
*Bagi Hasil ke Desa dan Optimalisasi PKB*
Sejalan dengan capaian PAD, Pemkab Kebumen menyalurkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) 2026 senilai Rp11.973.010.652 kepada 397 desa yang memenuhi syarat realisasi PBB-P2 minimal 30%. Penyerahan simbolis diterima perwakilan Desa Bocor (Buluspesantren), Desa Mergosono (Buayan), dan Desa Kawedusan (Kebumen).
Bupati juga mendorong percepatan program Sengkuyung Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengingat dari 40.384 unit potensi kendaraan, sebanyak 36.995 unit masih belum terdata di tingkat desa.
*KKPD dan Transparansi Keuangan*
Implementasi transaksi non-tunai pemda sejak Maret 2025 turut mendorong PAD lewat tata kelola yang lebih transparan. Kebumen kini menempati peringkat ke-9 se-Jawa Tengah untuk realisasi KKPD, dengan capaian 2026 sebesar Rp1.698.697.225 — terdiri dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Rp1.002.106.962 dan Belanja Barang dan Jasa (Barjas) Rp696.590.263 melalui 33 perangkat daerah. “Saya berharap pada tahun 2026 seluruh perangkat daerah dapat menggunakan KKPD secara lebih optimal, sehingga transaksi keuangan pemerintah menjadi semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” tegas Bupati.
*Penghargaan Wajib Pajak Teladan*
Sejumlah pihak turut mendapat apresiasi:
– Wajib Pajak Teladan: CV. Langit Cirebon (Reklame), RSUD DR. Soedirman (Air Tanah), CV. Giri Pundi Mas (MBLB), Darmono, S.H. (BPHTB), Pizza Hut Sarbini (PBJT Mamin), Trio Azana Style Hotel (PBJT Perhotelan), PT. Platinum Sinema (PBJT Hiburan), Toserba Jadi Baru (PBJT Parkir), dan PT. PLN (Persero) UP3 Cilacap (PBJT Tenaga Listrik).
– SKPD & Kecamatan Terbaik Implementasi KKPD: tingkat dinas — BPKPD, Disdukcapil, Bapperida, Disarpus; tingkat kecamatan — Prembun, Sempor, Rowokele, Bonorowo.
– Pengelola Data PKB Terbaik: Desa Sitiadi, Kecamatan Puring.
– Desa Pelunas PBB Tercepat: Desa Surotrunan (Alian), Desa Donorojo (Sruweng), Desa Pejengkolan (Padureso), Desa Wonokromo (Alian).
