Cilegon, Banten – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendorong penerapan rekayasa teknologi dalam produksi garam nasional. Langkah ini bertujuan mengatasi kendala cuaca, memenuhi spesifikasi teknis garam industri, dan mengurangi ketergantungan impor yang masih tinggi.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyampaikan bahwa meskipun Indonesia memiliki garis pantai terpanjang di dunia, industri petrokimia domestik masih harus mengimpor bahan baku garam dari Australia dan Amerika Serikat.
“Kita memang menghadapi tantangan dalam produksi garam industri, terutama karena cuaca tidak bisa dikontrol. Namun, dengan teknologi modern, seharusnya kita bisa melakukan rekayasa produksi,” ujar Lamhot saat mengunjungi PT Asahimas Chemical (ASC) di Cilegon, Jumat.
Lamhot menambahkan, tingginya impor garam industri disebabkan disparitas biaya produksi. Garam dari Australia umumnya berasal dari tambang garam (rock salt) yang merupakan produk sampingan, sehingga harganya lebih kompetitif. Sementara di Indonesia, produksi garam masih mengandalkan pengeringan air laut yang sangat tergantung pada kondisi iklim.
Kondisi ini membuat banyak investor enggan menanam modal di sektor garam industri karena dinilai kurang menguntungkan. Lamhot menegaskan, intervensi teknologi menjadi solusi agar industri petrokimia nasional tidak selalu bergantung pada pasokan impor.
“Seharusnya tidak ada masalah untuk memproduksi garam industri. Kita dorong agar produksi lokal dapat memenuhi kebutuhan industri dan menjaga daya saing petrokimia nasional,” tegasnya.
Sementara itu, Vice Plant Director PT Asahimas Chemical, Agus Prasetyo, menyatakan perusahaan masih sangat bergantung pada garam impor, dengan kebutuhan mencapai 2,2 juta ton per tahun. Agus menekankan bahwa garam lokal saat ini belum memenuhi standar untuk industri, meski cukup untuk konsumsi rumah tangga.
Agus berharap pemerintah dapat menyeimbangkan dukungan terhadap industri garam lokal dengan kebijakan relaksasi impor bagi industri pengguna, untuk memastikan keberlangsungan operasional pabrik di tengah persaingan global.
“Kunjungan Komisi VII sangat bermanfaat agar kebijakan pemerintah bisa mendukung industri petrokimia, khususnya terkait kepastian bahan baku,” pungkas Agus. Dikutip dari Antaranews.com
