Jakarta – Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, mengingatkan pemerintah agar senantiasa berpijak pada nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam menyikapi berbagai konflik internasional. Mardiono menegaskan bahwa prinsip kemerdekaan adalah hak segala bangsa harus menjadi fondasi moral sekaligus arah politik luar negeri Indonesia. Menurutnya, segala bentuk agresi, dominasi militer, dan pelanggaran kedaulatan pada dasarnya bertentangan dengan semangat konstitusi Indonesia dan perikemanusiaan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3/2026), Mardiono menyoroti dampak penggunaan kekuatan senjata yang seringkali mengabaikan integritas teritorial suatu negara dan mencederai prinsip Piagam PBB. Ia memperingatkan bahwa jika norma internasional terus diabaikan, tatanan global berisiko terjerumus ke dalam hukum rimba di mana kekuatan militer menentukan segalanya. Kondisi ini dinilai sangat berbahaya bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sangat bergantung pada stabilitas global untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
Lebih lanjut, Mardiono menekankan pentingnya konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Indonesia diharapkan tidak terjebak dalam kepentingan geopolitik blok tertentu, melainkan fokus pada perdamaian dan keadilan sosial. Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi jembatan komunikasi dan mendorong dialog inklusif di tengah polarisasi global yang semakin tajam. Diplomasi dan jalur komunikasi antarnegara harus tetap dibuka lebar guna mewujudkan cita-cita perdamaian dunia yang abadi. Dikutip dari Antaranews.com
