Ternate, Maluku Utara – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmen Pemprov Maluku Utara untuk mendukung pemberantasan korupsi. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah V Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maluku Utara pada Jumat.
Tjoanda menyatakan pemerintah membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat agar setiap rupiah APBD dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menyebutkan, pada 2024 Maluku Utara sempat masuk daftar provinsi terkorupsi versi KPK, namun pada Desember 2025 berhasil masuk zona hijau dengan skor Pusat Pemantauan Pencegahan tertinggi ke-4 secara nasional.
Muswil V PKB Maluku Utara dihadiri Wakil Ketua DPP PKB Ahmad Iman Sukri, Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji, jajaran pengurus DPW PKB Maluku Utara, pimpinan partai politik, dan perwakilan masyarakat.
Tjoanda memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, termasuk renovasi rumah tidak layak huni, bantuan kapal nelayan, program umrah bagi warga, dukungan UMKM, santunan keluarga berduka, serta pembangunan menara telekomunikasi di wilayah blank spot.
Sukri menyoroti tantangan Maluku Utara, seperti tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi.
Ketua DPW PKB Maluku Utara, Jasri Usman, menyebut Muswil V sebagai forum strategis untuk menentukan kepemimpinan PKB lima tahun ke depan dan menyusun program-program unggulan bagi kemajuan Maluku Utara dan Indonesia. Muswil dijadwalkan berlangsung dua hari dengan agenda utama penetapan kepengurusan baru dan penyusunan rekomendasi kebijakan periode 2026–2030. Dikutip dari Antaranews.com
