JAKARTA – Sohibul Iman resmi dilantik sebagai Wakil Ketua MPR RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029, Senin (16/11/2026). Usai dilantik menggantikan Hidayat Nur Wahid (HNW), Sohibul langsung menyoroti proses verifikasi calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sohibul menegaskan, pemeriksaan terhadap dua nama calon wakil presiden yang nantinya diajukan Presiden harus dilakukan secara terperinci. Hal ini penting untuk menghindari persoalan dan kontroversi, terutama terkait riwayat pendidikan para kandidat.
“Saya kira MPR belajar dari apa yang terjadi kemarin, MPR akan berusaha semaksimal mungkin bahwa verifikasi ini bisa betul-betul sampai detail, supaya nanti ke depan tidak ada persoalan, ya terutama dari sisi riwayat pendidikan dari para calon itu, supaya nanti tidak terjadi kontroversi,” kata Sohibul.
Pernyataan tersebut disampaikan Sohibul seusai pengambilan sumpah jabatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dalam prosesi pelantikan, Sohibul mengucapkan sumpah untuk menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua MPR RI dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
“Saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, Sohibul menyebut MPR telah menyiapkan tim verifikasi dan tim ad hoc. Kedua tim tersebut akan bertugas memeriksa dua nama calon yang diajukan Presiden sebelum ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid mengumumkan pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI. HNW mendapat penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.
Kholid menjelaskan, penugasan tersebut bertujuan memperkuat diplomasi parlemen Indonesia serta meningkatkan kerja sama dengan parlemen berbagai negara.
“PKS memberikan penugasan kepada Bapak Hidayat Nur Wahid untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional beliau merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan,” ujar Kholid dalam keterangannya kepada Suara.com, Senin (10/11/2026) malam.
Menurut Kholid, diplomasi antarparlemen memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antarbangsa, membangun kepercayaan, serta menggalang dukungan terhadap perdamaian dan keadilan.
Salah satu fokusnya adalah memperkuat solidaritas dunia Islam dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Kami berharap beliau dapat mempererat kerja sama parlemen di dunia Islam sekaligus membangun dukungan yang lebih luas lintas kawasan. Pembelaan terhadap Palestina merupakan tanggung jawab kemanusiaan yang perlu diperjuangkan bersama oleh masyarakat internasional,” tegasnya.
Kholid juga menyampaikan apresiasi atas pengabdian Hidayat Nur Wahid selama bertugas di MPR RI serta mendukung penugasan barunya untuk memperkuat diplomasi parlemen Indonesia. Dikutip dari Suara.com
