Gunungkidul—Program Intensifikasi Keselamatan Transportasi Berbasis Domisili melalui Pemberdayaan Aparatur Kecamatan dan Desa kembali dilaksanakan di Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat edukasi keselamatan transportasi sekaligus meningkatkan peran aktif aparatur wilayah sebagai garda terdepan dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas korban.
Kegiatan ini diselenggarakan melalui sinergi antara PT Jasa Raharja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Pemerintah Kapanewon Wonosari. Selain itu, dukungan juga datang dari mitra industri seperti Astra Honda Motor dalam upaya penguatan kampanye keselamatan berkendara di masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, para narasumber menekankan pentingnya pemahaman aparatur kecamatan dan desa terkait peran dan fungsi PT Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. Selain itu, turut ditekankan pula pentingnya ketertiban administrasi kendaraan, termasuk kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta SWDKLLJ sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas dan tertib administrasi.
Kegiatan ini juga menjadi ruang penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem pencegahan kecelakaan berbasis komunitas. Aparatur kecamatan dan desa didorong untuk tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif sebagai agen keselamatan (safety agent) yang mampu mengedukasi masyarakat di wilayahnya masing-masing.
Adapun peserta kegiatan terdiri dari berbagai unsur strategis, di antaranya Imam Cahyono (Kepala KPJR Tk I Bantul), Frenki Sahat (Kasubbag Administrasi Kanwil DIY), Priya Tri Handaya (Kasat Lantas Polres Gunungkidul), Dwi Windarsih (Panewu Kapanewon Wonosari), serta Iqbal dari Astra Honda Motor. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif.
Melalui program ini, diharapkan terbangun kesadaran kolektif di tingkat pemerintahan paling bawah, sehingga upaya pencegahan kecelakaan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan berbasis domisili masyarakat.
