Bantul – Dalam upaya meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta SWDKLLJ, Jasa Raharja kembali melaksanakan kegiatan SIGAP Instansi ke PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bantul pada Selasa, 23 Juni 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari Action Plan SIGAP yang secara berkelanjutan dilakukan untuk memastikan validitas dan pembaruan data kendaraan milik instansi maupun perusahaan.
Kegiatan ini difokuskan pada proses updating dan verifikasi data kendaraan bermotor yang masih dimiliki maupun yang sudah tidak digunakan atau telah dialihkan kepemilikannya. Seluruh data yang diperoleh kemudian akan diintegrasikan dan diperbarui melalui aplikasi Ceri Jasa Raharja guna mendukung akurasi data nasional serta meningkatkan efektivitas pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan di Kantor PT Bank BRI Cabang Bantul dan dihadiri oleh Kunto Prianggoro, SE selaku pihak Logistik BRI Cabang Bantul serta Hendratno Bagus selaku PJ Samsat Bantul yang turut mendampingi proses pendataan di lapangan. Sinergi antara pihak instansi dan petugas menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran kegiatan SIGAP ini.
Dari hasil kunjungan tersebut, tercatat sebanyak 4 unit kendaraan yang terdiri dari 2 unit sepeda motor dan 2 unit mobil yang masih berada dalam kepemilikan instansi dan diketahui memiliki status tunggakan pajak. Terhadap kondisi tersebut, pihak terkait telah diberikan imbauan untuk segera melakukan pelunasan kewajiban pajak guna menghindari penambahan beban administrasi serta mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor.
Melalui kegiatan ini, diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan instansi dalam memenuhi kewajiban PKB dan SWDKLLJ. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan collection rate di wilayah Kanwil D.I. Yogyakarta melalui pendekatan Customer Relationship Management (CRM), program SIGAP, serta pembinaan wajib pajak secara berkelanjutan.
Jasa Raharja akan terus berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dan sektor usaha dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kendaraan bermotor, optimalisasi data, serta peningkatan kepatuhan pajak demi mendukung keselamatan dan keberlanjutan pelayanan publik di Indonesia.
