Lombok Timur – Pemerintah terus mempercepat penyaluran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai prioritas pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di Lombok Timur, program ini ditegaskan bukan sekadar renovasi fisik, melainkan upaya strategis untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi warga. Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyatakan bahwa hunian yang layak merupakan pondasi utama dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan produktivitas keluarga menuju target pembangunan rumah layak huni nasional pada tahun 2029.
Dalam pelaksanaannya, setiap penerima manfaat mendapatkan stimulan sebesar Rp20 juta yang dialokasikan untuk pembelian material bangunan dan upah tenaga kerja. Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, dana tersebut disalurkan langsung melalui penyedia material dan tukang, bukan dalam bentuk tunai kepada warga. Sari menekankan bahwa BSPS mengedepankan semangat gotong royong, di mana bantuan ini berfungsi sebagai pemicu agar masyarakat bergerak secara swadaya memperbaiki hunian mereka sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan yang berlaku.
Untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, alokasi program BSPS di Pulau Lombok tahun ini mencapai 1.400 unit rumah, dengan Lombok Timur mendapatkan porsi sekitar 350 unit bantuan. Keberlanjutan program ini diharapkan mampu menekan angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara signifikan setiap tahunnya. Dengan sinergi antara bantuan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, program bedah rumah ini optimis dapat mewujudkan cita-cita daerah yang lebih mandiri serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di wilayah NTB. Dikutip dari RRI.co.id
