Jombang – Putri Presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, mengkritik kebijakan pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi masyarakat karena dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat, terutama potensi perpecahan di internal organisasi.
Hal tersebut disampaikan Yenny saat menghadiri haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis. Ia menyatakan dukungannya terhadap pandangan K.H. Said Aqil Siroj yang menilai pengelolaan tambang sebaiknya dikembalikan kepada pemerintah.
Yenny mengungkapkan bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan Luhut Binsar Pandjaitan terkait dinamika politik nasional dan kondisi NU. Menurutnya, Luhut sejak awal tidak setuju ormas diberi tambang karena pengelolaannya sulit dan berisiko menimbulkan konflik.
Ia mengaku prihatin dengan kondisi NU yang dinilai tengah menghadapi ancaman perpecahan, padahal sejak awal NU didirikan dengan semangat persatuan dan kasih sayang. Yenny menyerukan agar NU menjauhkan diri dari hal-hal yang berpotensi menimbulkan mudarat.
Jika pemerintah ingin memberikan dukungan, Yenny menyarankan bantuan disalurkan dalam bentuk anggaran untuk pembangunan sekolah, pondok pesantren, dan fasilitas sosial lainnya. Ia menegaskan NU tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik yang justru dapat merugikan organisasi. Dikutip dari Antaranews.com
