Kota Bogor – Universitas Pertahanan (Unhan) menegaskan bahwa pola komunikasi dan respons pertahanan tidak lagi dapat mengandalkan metode konvensional. Pernyataan ini disampaikan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unhan RI, Mayjen TNI Dr Totok Imam Santoso, dalam acara “Ngobrol Bareng Legislator” secara hybrid bersama Komisi I DPR RI dan Menkomdigi Meutya Hafid, Jumat (11/12) di Sentul, Bogor.
Totok menjelaskan, dengan luas wilayah nasional 7,2 juta kilometer persegi, respons pertahanan harus didukung teknologi cepat, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan pentingnya literasi digital, yang tidak hanya kemampuan menggunakan perangkat, tetapi juga menjadi pengguna cerdas, inovator, pendidik, dan bagian dari ekosistem digital nasional.
Menkomdigi Meutya Hafid menambahkan bahwa teknologi hanya bermanfaat jika digunakan bijak, kritis, dan bertanggung jawab, serta mampu menjaga keamanan data pribadi. Literasi digital mencakup kemampuan menilai informasi secara cermat, menjaga etika di ruang siber, dan memanfaatkan teknologi secara produktif.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyoroti tingginya kasus peretasan dan kebocoran data akibat lemahnya kata sandi dan rendahnya kesadaran keamanan digital. Ia menekankan pentingnya penggunaan kata sandi kuat dan autentikasi dua langkah serta kolaborasi nasional untuk menjaga kedaulatan siber.
Acara ini diikuti luring oleh sivitas akademika Kadet Mahasiswa Program Sarjana (S1) dan Magister (S2) Pascasarjana Unhan, sedangkan narasumber hadir secara daring. Kehadiran perspektif pemerintah dan legislatif diharapkan memperkaya pemahaman sivitas akademika mengenai urgensi keamanan digital dan modernisasi sistem pertahanan. Dikutip dari Antaranews.com
