Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya data akurat dan terintegrasi sebagai dasar seluruh kebijakan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan melalui Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pada Rakornas DTSEN di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Teddy menyampaikan salam dan apresiasi Presiden Prabowo kepada seluruh Kepala BPS dan Dinas Sosial daerah. “Presiden menitipkan salam hormat dan terima kasih atas kerja keras Bapak/Ibu semua,” ujarnya dalam sambutan di acara Rakornas DTSEN Kementerian Sosial.
Ia menekankan, kebijakan pemerintah tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan data yang valid dan terukur. “Percuma kalau ada kebijakan tapi tidak ada data,” tambah Teddy.
Menurut Teddy, pemerintah Presiden Prabowo tengah menyatukan seluruh data sosial dan ekonomi melalui DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional). Data ini dikumpulkan di BPS sebagai rujukan utama bagi seluruh kementerian dan lembaga dalam merumuskan kebijakan.
“DTSEN menjadi acuan bersama untuk menyalurkan bantuan dan melaksanakan kebijakan strategis nasional. Untuk pertama kalinya, seluruh data dikumpulkan jadi satu dan menjadi referensi bersama,” jelas Teddy.
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan daerah diajak berdialog langsung untuk menyampaikan aspirasi lapangan. “Komunikasi dua arah penting agar kebijakan pusat sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Teddy.
Sementara itu, Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan kehadiran Seskab memperkuat arah Rakornas DTSEN. “Pak Teddy mempertajam pertemuan ini dan memberi pandangan konkret bagi tindak lanjut daerah,” ujar Gus Ipul.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara BPS dan Kemensos. Menurut Amalia, DTSEN menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah agar lebih konvergen, efektif, dan tepat sasaran.
Ia menegaskan, integrasi data sosial ekonomi merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. “Data yang akurat dan terintegrasi akan memastikan kebijakan lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Keadilan sosial hanya dapat terwujud melalui kebijakan berbasis data,” pungkas Amalia. Dikutip dari RRI.co.id
