Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai bahwa kultur politik yang buruk di Indonesia menjadi akar penyebab banyaknya kepala daerah terjerat korupsi. Faktor utama yang disoroti adalah sistem kaderisasi dan rekrutmen partai politik yang dinilai belum maksimal dalam membentuk karakter kepemimpinan berintegritas. Menurutnya, partai politik sering kali mengabaikan prinsip meritokrasi dan lebih memilih merekomendasikan calon berdasarkan popularitas serta “isi tas” daripada kapasitas intelektual, sehingga menciptakan “bom waktu” tindak pidana korupsi di masa depan.
Kondisi ini diperparah oleh fenomena biaya politik tinggi yang harus ditanggung oleh para calon kepala daerah selama kontestasi pilkada. Iwan mengungkapkan bahwa biaya untuk maju di tingkat kabupaten atau kota bisa mencapai Rp30–50 miliar, sementara di tingkat gubernur bisa menelan anggaran Rp100 miliar hingga Rp500 miliar. Beban finansial yang fantastis ini mencakup biaya saksi, kampanye, hingga praktik transaksional lainnya, yang pada akhirnya mendorong kepala daerah terpilih untuk melakukan korupsi guna mengembalikan modal investasi politik mereka.
Sebagai kesimpulan, Iwan menyebut bahwa selama kultur politik transaksional ini masih melekat, potensi kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK akan terus menghantui sistem demokrasi kita. Meskipun pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya pembekalan kepemimpinan, integritas sering kali kalah oleh desakan finansial dan sistem rekrutmen yang rapuh. Oleh karena itu, reformasi internal partai politik dan penataan ulang biaya kontestasi menjadi kunci utama untuk meminimalisir angka kasus korupsi kepala daerah di Indonesia. Dikutip dari Antaranews.com
