Jakarta – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai langkah Kemendagri dalam mempercepat pelayanan administrasi kependudukan (Dukcapil) di daerah terdampak bencana sangat krusial. Hal ini berkaitan langsung dengan ketertiban administrasi dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran serta mempercepat proses pemulihan pascabencana bagi masyarakat yang kehilangan harta benda.
Menurut Iwan, kehadiran layanan jemput bola menjadi solusi tepat mengingat banyak warga, khususnya di wilayah Sumatera, kehilangan dokumen penting akibat rumah yang rusak atau hanyut. Keberadaan dokumen kependudukan ini merupakan jembatan bagi penyintas untuk mengakses hak dasar dan layanan publik lainnya dari pemerintah di masa darurat.
Apresiasi juga datang dari warga Adiankoting, Tapanuli Utara, yang merasakan kemudahan layanan tersebut. Petugas Dukcapil hadir langsung di lokasi untuk menerbitkan kembali dokumen yang hilang tanpa membebani warga dengan prosedur rumit atau biaya tambahan. Warga mengaku sangat terbantu karena identitas kependudukan mereka dapat kembali dalam waktu singkat secara gratis.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Surat Edaran terbaru telah menginstruksikan para kepala daerah di Aceh, Sumut, dan Sumbar untuk segera melakukan pemetaan sarana layanan yang rusak. Mendagri menegaskan bahwa proses penggantian dokumen harus dilakukan dengan prosedur sederhana dan melarang keras adanya pungutan biaya dalam bentuk apa pun demi menjamin perlindungan negara bagi warga yang sedang tertimpa musibah. Dikutip dari Antaranews.com
