Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melaporkan penarikan pembiayaan utang senilai Rp127,3 triliun pada Januari 2026. Angka ini setara dengan 15,3 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 menjelaskan bahwa realisasi awal tahun ini menunjukkan strategi pembiayaan yang lebih terukur dan efisien jika dibandingkan dengan periode Januari tahun sebelumnya yang mencapai Rp153,33 triliun atau 23,7 persen dari target.
Langkah penarikan utang di awal tahun ini disesuaikan dengan kebutuhan kas negara serta dinamika pasar keuangan global untuk menjaga stabilitas fiskal. Selain pembiayaan utang, pemerintah juga merealisasikan pembiayaan non-utang sebesar Rp22,2 triliun, sehingga total pembiayaan anggaran per 31 Januari 2026 terkumpul sebanyak Rp105,06 triliun. Kemenkeu menegaskan bahwa pengelolaan utang tetap dilakukan secara disiplin dan adaptif guna memastikan keberlanjutan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi makro yang fluktuatif.
Di sisi lain, postur APBN per Januari 2026 tercatat mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Meskipun pendapatan negara tumbuh positif sebesar 20,5 persen secara tahunan dengan nilai Rp172,7 triliun, realisasi belanja negara melaju lebih cepat dengan kenaikan 25,7 persen mencapai Rp227,3 triliun. Kondisi ini mencerminkan akselerasi belanja pemerintah di awal tahun untuk mendukung berbagai program strategis, namun tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian demi menjaga kredibilitas manajemen keuangan negara. Dikutip dari Antaranews.com
