Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir secara tegas menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian karena dinilai tidak relevan dengan arah reformasi yang diperjuangkan sejak 1998. Ia menjelaskan bahwa salah satu hasil penting reformasi adalah menempatkan institusi strategis negara secara langsung di bawah wewenang Presiden guna menjaga independensi dan stabilitas. Haedar berpendapat bahwa mengubah struktur kelembagaan yang sudah ada justru berisiko memicu persoalan baru yang tidak substantif bagi kemajuan demokrasi.
Muhammadiyah menyarankan agar setiap permasalahan yang muncul di tubuh institusi negara, termasuk Polri dan TNI, diselesaikan melalui mekanisme reformasi internal yang kuat. Perbaikan dari dalam dianggap jauh lebih efektif dan mendasar untuk meningkatkan profesionalisme lembaga dibandingkan dengan melakukan perombakan struktur organisasi secara besar-besaran. Fokus pada konsolidasi reformasi internal dipandang sebagai cara terbaik untuk memperkuat tata kelola lembaga negara tanpa mencederai tatanan yang telah berjalan selama dua dekade terakhir.
Selain itu, Haedar Nashir mengapresiasi keputusan DPR yang tetap menetapkan Polri berada langsung di bawah koordinasi Presiden karena langkah tersebut sejalan dengan platform semangat reformasi nasional. Pandangan ini disebut mencerminkan aspirasi organisasi kemasyarakatan pada umumnya yang menginginkan penguatan demokrasi melalui pembenahan institusi secara mandiri. Dengan demikian, Muhammadiyah berharap semua pihak fokus pada peningkatan kinerja pelayanan publik institusi kepolisian daripada terjebak dalam perdebatan perubahan nomenklatur yang administratif. Dikutip dari Antaranews.com
