Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi menandatangani kontrak pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Kabupaten Merauke, Jumat (21/11/2025). Proyek ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menjaga produktivitas pangan melalui sistem pengendali banjir yang efektif.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pentingnya infrastruktur pengendali banjir dalam menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Merauke. Ia menekankan agar seluruh pihak yang terlibat bekerja profesional, tepat waktu, dan memastikan kualitas konstruksi menjadi prioritas utama.
“Infrastruktur pengendalian banjir ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian di Merauke. Saya meminta seluruh pihak bekerja secara profesional, tepat waktu, dan memastikan kualitas menjadi prioritas utama,” ujar Dody dalam penandatanganan kontrak di Jakarta.
Pembangunan pengendali banjir KSPP Merauke dibagi menjadi dua paket pekerjaan. Paket I berlokasi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, dengan panjang konstruksi 44 kilometer. Paket II berada di kawasan yang sama, dengan panjang 48 kilometer. Kedua paket ditargetkan dapat mengendalikan banjir di area seluas masing-masing 10.000 hektare.
Durasi konstruksi ditetapkan selama 242 hari, dimulai pada 21 November 2025 hingga 20 Juli 2026. Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwanto menyebut persiapan lapangan telah dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Papua Selatan, sehingga penyedia jasa dapat segera memulai konstruksi.
“Persiapan sudah langsung kita kebut dan kami sudah minta kepada penyedia jasa agar mulai ada progres pekerjaan. Harapannya pekerjaan bisa dilakukan di musim kemarau ini, agar tidak terhambat saat musim penghujan,” kata Dwi.
Pembangunan pengendali banjir KSPP Merauke ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk melindungi kawasan pertanian dari risiko banjir, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan infrastruktur air yang handal. Dikutip dari RRI.co.id
