Ternate – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 di Kota Ternate, Maluku Utara. Acara ini dihadiri oleh pejabat pengelola keuangan dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Inspektur Daerah, Kepala BPKAD, dan Kepala Bappeda. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi dan kebijakan pusat dengan daerah guna menciptakan tata kelola anggaran yang lebih akuntabel.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, menjelaskan bahwa sinergi antara berbagai lembaga seperti kementerian keuangan, BPKP, LKPP, dan BPK sangat krusial dalam memperkuat kebijakan fiskal. Fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan pelaksanaan APBD berjalan efektif dan efisien meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran. Pemerintah daerah didorong untuk melakukan perencanaan yang matang sejak awal tahun agar realisasi anggaran tidak menumpuk pada akhir periode.
Selain membahas dana transfer, kementerian menekankan pentingnya optimalisasi sumber pendanaan lain dari anggaran kementerian dan lembaga pusat yang nilainya cukup besar. Penyelarasan program antara pusat dan daerah menjadi kunci agar anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan. Kemendagri berharap daerah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan konvensional agar dampak pembangunan bagi masyarakat tetap produktif dan berkualitas.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyambut baik penunjukan daerahnya sebagai tuan rumah dan menilai kegiatan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas bagi aparatur daerah. Ia berharap hasil koordinasi ini dapat segera ditindaklanjuti secara konkret untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Momentum awal tahun ini dianggap sangat tepat bagi seluruh pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus menyusun strategi pelaksanaan anggaran yang lebih baik ke depan. Dikutip dari Antaranews.com
