Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan telah melakukan crash program pemeriksaan terhadap seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia dengan fokus pada ketahanan dan keamanan siber, menyusul isu peretasan melalui sistem BI-FAST di sejumlah BPD.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bank telah diminta untuk segera meningkatkan pengamanan sistem teknologi informasi guna mencegah kejadian serupa terulang. OJK juga memperkuat kerja sama dengan regulator sistem pembayaran untuk meningkatkan upaya pencegahan serangan siber.
Menurut Dian, sektor keuangan merupakan fondasi perekonomian nasional sehingga seluruh infrastruktur teknologi informasi harus terlindungi dari potensi ancaman siber yang dapat mengganggu operasional dan stabilitas sistem keuangan.
Dalam pengawasan perbankan, OJK menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko atau Risk Based Supervision dengan melakukan evaluasi terhadap profil risiko bank, termasuk risiko operasional yang mencakup teknologi informasi. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme offsite dan onsite sesuai dengan prioritas dan karakteristik masing-masing bank.
Dari sisi regulasi, OJK telah menerbitkan aturan terkait penyelenggaraan teknologi informasi dan keamanan siber perbankan serta kembali meminta bank memperkuat manajemen risiko, termasuk penyempurnaan sistem deteksi fraud, penerapan know your customer, pengawasan transaksi anomali, dan peningkatan kesiapan tim tanggap insiden siber. Dikutip dari Antaranews.com
