Klungkung – Dalam rangka mendukung kesiapan pengamanan arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2026, Penanggung Jawab Jasa Raharja Samsat Klungkung menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka pelaksanaan Operasi Ketupat Agung 2026 yang diselenggarakan pada Jumat, 6 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antarinstansi guna memastikan kelancaran, keamanan, dan keselamatan masyarakat selama periode libur Lebaran.
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai instansi terkait, di antaranya unsur Kepolisian, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Jasa Raharja, TNI, serta instansi pendukung lainnya. Dalam forum tersebut dibahas berbagai strategi pengamanan, pengaturan lalu lintas, kesiapan pos pengamanan dan pelayanan, serta langkah-langkah antisipasi terhadap potensi kepadatan kendaraan di sejumlah titik rawan di wilayah Kabupaten Klungkung.
Pada kesempatan tersebut, petugas Jasa Raharja Samsat Klungkung, M. Zamroni Rosyadi, turut hadir sebagai perwakilan Jasa Raharja dalam mendukung sinergi lintas sektoral guna meningkatkan keselamatan berlalu lintas selama pelaksanaan Operasi Ketupat Agung 2026. Kehadiran Jasa Raharja dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas serta memastikan kesiapan pelayanan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.Selain itu, koordinasi lintas sektoral ini juga menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar selama berlangsungnya Operasi Ketupat Agung 2026.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh instansi yang terlibat dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga masyarakat dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan aman, nyaman, dan selamat.
Jasa Raharja berkomitmen untuk terus hadir memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat pengguna jalan serta mendukung berbagai upaya peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
