Bitung, Sulawesi Utara – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprioritaskan alokasi kuota BBM subsidi bagi angkutan umum massal untuk memperkuat konektivitas antarwilayah. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan bahwa prioritas ini ditujukan untuk mendukung pelayanan masyarakat di daerah kepulauan dan lintas provinsi yang sulit dijangkau transportasi darat. Selain menjadi sarana penghubung yang efektif, kapal laut kini semakin diminati masyarakat karena menawarkan biaya perjalanan yang lebih efisien dan ekonomis dibandingkan dengan moda transportasi udara.
Pada tahun 2026, BPH Migas secara resmi menetapkan kuota BBM subsidi untuk kapal penumpang PT Pelni sebesar 181.431 kiloliter. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar dua persen jika dibandingkan dengan realisasi penggunaan pada tahun sebelumnya yang mencapai 177.930 kiloliter. Proses penyaluran kuota ini nantinya akan dilakukan melalui koordinasi ketat dengan Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha pelaksana agar distribusi tetap terpantau dan terintegrasi setiap bulannya sesuai dengan prognosa kebutuhan di lapangan.
Peningkatan kuota ini diharapkan dapat mendongkrak kinerja serta kualitas layanan transportasi publik di seluruh Indonesia. Wahyudi menegaskan bahwa BPH Migas siap mendukung penuh apabila di kemudian hari terdapat perubahan rute atau kebutuhan kuota tambahan demi memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar. Melalui langkah strategis ini, pemerintah berharap penggunaan BBM subsidi dapat lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi penguatan konektivitas nasional serta ekonomi masyarakat luas. Dikutip dari Antaranews.com
