Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR RI mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah politik tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong proses pemberhentian Gibran melalui mekanisme konstitusi.
Sebelumnya, sebanyak 14 anggota Fraksi PDIP tercatat sebagai pengusul HMP yang disampaikan kepada Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Anggota Fraksi PDIP DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan usulan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara harus berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemilihan presiden dan wakil presiden harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, termasuk persyaratan yang wajib dipenuhi setiap calon.
“Dari Fraksi PDI Perjuangan pengusul HMP yang kami sampaikan pada hari ini adalah berjumlah 14 anggota,” ujar Dolfie saat membacakan pernyataan fraksi.
Adapun 14 anggota PDIP yang tercatat sebagai pengusul yakni Harris Turino, Bonnie Triyana, I Wayan Sudirta, Andreas Edi Susetyo, Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan, Selly Gantina, TB Hasanuddin, Sofyan Tan, Ina Amania, I Nyoman Parta, Mufti Anam, Edi Purwanto, dan Adian Napitupulu.
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong pembahasan persoalan Gibran di DPR. Namun, usulan tersebut masih harus melalui mekanisme dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pengajuan HMP tidak secara otomatis membuat Gibran diberhentikan dari jabatan Wakil Presiden. Masih terdapat tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum keputusan pemberhentian dapat diambil. Dikutip dari Suara.com
