Nasional

Pekerja Dorong Pemerintah Perbaiki Akses Perumahan yang Lebih Layak

Pekerja Dorong Pemerintah Perbaiki Akses Perumahan yang Lebih Layak

Jakarta – Para pekerja meminta pemerintah meningkatkan kualitas dan aksesibilitas rumah subsidi yang selama ini menjadi pilihan utama bagi pekerja berpenghasilan tetap. Mereka menilai kondisi rumah subsidi di sejumlah daerah masih jauh dari memadai dan sering kali membutuhkan perbaikan besar setelah ditempati.

Ketua Umum KASBI, Unang Sunarno, mengungkapkan bahwa banyak rumah subsidi yang dibangun dengan kualitas rendah. Menurutnya, beberapa rumah bahkan mengalami kerusakan hanya dalam hitungan bulan setelah dihuni.
“Cicilan rumah saja sudah sangat menguras pendapatan pekerja. Ketika kualitas rumah buruk, biaya perbaikan justru semakin membebani,” ujar Unang dalam dialog Pro3 RRI, Sabtu (15/11/2025).

Selain kualitas bangunan, pekerja juga menyoroti akses transportasi menuju kawasan perumahan. Ilham, salah satu perwakilan pekerja, meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan transportasi publik yang memadai. Ia menilai akses yang baik dapat mengurangi beban pengeluaran harian pekerja.
“Lokasi rumah jangan terlalu jauh dari kawasan industri. Jarak rumah sangat penting diperhatikan,” katanya.

Unang juga mencontohkan para pekerja di Tangerang yang membutuhkan hunian dekat dengan tempat kerja mereka. Menurutnya, kedekatan lokasi dapat menghemat biaya bahan bakar dan meningkatkan efisiensi waktu pekerja.

Meski demikian, para pekerja tetap menyambut baik program rumah subsidi pemerintah. Mereka menilai program ini membantu pekerja berkeluarga memiliki hunian layak dengan harga terjangkau.

Tahun ini pemerintah meningkatkan kuota rumah subsidi menjadi 50.000 unit, menyusul tingginya minat pekerja. Program tersebut merupakan kolaborasi antara Kemnaker, Kemen-PKP, dan BPS untuk memastikan distribusi rumah tepat sasaran.

Program rumah subsidi bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga Agustus 2025, sebanyak 36.629 unit telah terealisasi dan dapat dimanfaatkan oleh pekerja berpenghasilan tetap, baik dari sektor formal maupun informal.

Pekerja pabrik hingga staf administrasi menjadi kelompok utama sasaran program ini, selama mereka memenuhi batas penghasilan yang ditetapkan pemerintah. Dikutip dari RRI.co.id.